MEDIA BANGGAI-Luwuk. Sejumlah warga dari keluarga Galendong yang mengkalim sebagai salah satu pemilik tanah di lokasi pembangunan kilang DSLNG di Uso Kecamatan Batui merasa seolah dipingpong oleh berbagai pihak, sebab hingga kini tak ada penyelesaian atas tanah yang mereka sebut belum dibayar oleh pihak perusahaan itu.
Mereka merasa dipingpong, setelah mendatangi kantor BPN pada Rabu (11/4) kemarin namun tidak ada pejabat penting di instansi itu yang menemui mereka, dan kemudian disuruh mendatangi DPRD Banggai lagi. Mereka memang berencana mendatangi kantor dewan itu, karena merasa pernah dijanjikan akan dipertemukan dengan pihak perusahaan pada hari Rabu. Namun saat tiba di kantor Dewan Banggai, ternyata tak ada seorangpun anggota Komisi A.
Disamping itu, mereka juga meragukan rencana penyelesaian pemerintah, sebab hingga kini belum ada langkah tuntas atas persoalan yang mereka hadapi, sementara tanah yang mereka klaim itu sudah dijadikan areal pembangunan kilang. Saat mendatangi kantor dewan, mereka sempat emosi, sebab tak mendapati anggota komisi A. "Masalah kami ini seperti tidak serius diselesaikan," ucap warga dengan kesal.
Anggota Komisi A Hidayat Monoarfa yang dihubungi Rabu kemarin mengatakan, memang ada rencana pemerintah bersama dewan untuk mempertemukan warga dengan pihak perusahaan. Namun hingga kini belum diketahui kapan waktunya, sebab untuk membahas masalah itu harus ada kesiapan waktu pimpinan perusahaan yang berkantor di Jakarta. "Kalau cuma orang perusahaan di Luwuk, masalahnya tetap tidak selesai, karena paling hanya muncul jawaban orang perusahaan bahwa masalah itu akan disampaikan pada atasan mereka di Jakarta," tutur Hidayat.
Terkaoit dengan pertemuan bersama dewan dan pemerintah, ia mengatakan belum bisa digelar sebab tak ada seorangpun pimpinan komisi dan pimpinan dewan. "Kami ini hanya anggota, sebab yang menentukan adanya pertemuan itu pimpinan. Kalaupun bertemu dengan kami, tetap hasilnya sama dengan yang sebelumnya, hanya sekedar menampung keluhan lagi, karena tidak ada seorangpun pimpinan komisi dan pimpinan dewan," ujarnya. Ia berharap warga bersabar dulu, karena masalah ini tetap akan dicarikan solusinya.*pr
Mereka merasa dipingpong, setelah mendatangi kantor BPN pada Rabu (11/4) kemarin namun tidak ada pejabat penting di instansi itu yang menemui mereka, dan kemudian disuruh mendatangi DPRD Banggai lagi. Mereka memang berencana mendatangi kantor dewan itu, karena merasa pernah dijanjikan akan dipertemukan dengan pihak perusahaan pada hari Rabu. Namun saat tiba di kantor Dewan Banggai, ternyata tak ada seorangpun anggota Komisi A.
Disamping itu, mereka juga meragukan rencana penyelesaian pemerintah, sebab hingga kini belum ada langkah tuntas atas persoalan yang mereka hadapi, sementara tanah yang mereka klaim itu sudah dijadikan areal pembangunan kilang. Saat mendatangi kantor dewan, mereka sempat emosi, sebab tak mendapati anggota komisi A. "Masalah kami ini seperti tidak serius diselesaikan," ucap warga dengan kesal.
Anggota Komisi A Hidayat Monoarfa yang dihubungi Rabu kemarin mengatakan, memang ada rencana pemerintah bersama dewan untuk mempertemukan warga dengan pihak perusahaan. Namun hingga kini belum diketahui kapan waktunya, sebab untuk membahas masalah itu harus ada kesiapan waktu pimpinan perusahaan yang berkantor di Jakarta. "Kalau cuma orang perusahaan di Luwuk, masalahnya tetap tidak selesai, karena paling hanya muncul jawaban orang perusahaan bahwa masalah itu akan disampaikan pada atasan mereka di Jakarta," tutur Hidayat.
Terkaoit dengan pertemuan bersama dewan dan pemerintah, ia mengatakan belum bisa digelar sebab tak ada seorangpun pimpinan komisi dan pimpinan dewan. "Kami ini hanya anggota, sebab yang menentukan adanya pertemuan itu pimpinan. Kalaupun bertemu dengan kami, tetap hasilnya sama dengan yang sebelumnya, hanya sekedar menampung keluhan lagi, karena tidak ada seorangpun pimpinan komisi dan pimpinan dewan," ujarnya. Ia berharap warga bersabar dulu, karena masalah ini tetap akan dicarikan solusinya.*pr
