MEDIA BANGGAI-Luwuk. Penyelesaian konflik tapal batas antara Kabupaten Banggai dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Morowali dan Touna memasuki titik terang. Pasalnya dalam waktu dekat ini, pihak-pihak yang bersengketa tersebut akan dipertemukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Palu.
“Tanggal 23 September ini, kami akan ke Palu untuk membicarakan penyelesaian tapal batas yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, ini bukan hanya persoalan tapal batas dengan Morowali tapi juga persoalan dengan Tojo Una-Una terkait wilayah di dataran Bulan,” terang Irpan Poma,Kabag Tapem Kabupaten Banggai,Senin(18/7).
Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Morowali didaerah perbatasan menuding Kabupaten Banggai ‘merampas’ wilayah mereka dengan memasukan sebagian wilayah Morowali khususnya desa Tambale, ke dalam wilayah Kabupaten Banggai. Sebab tapal batas yang menurut warga seharusnya itu ditarik lurus bukannya menyerong mengikuti areal luasan wilayah perusahaan yang beroperasi.
Irfan mengatakan bila masalah tapal batas yang diklaim Masyarakat Morowali itu lebih disebabkan adanya perusahaan nikel yang beroperasi diperbatasan antara kedua kabupaten tersebut.
“Dulu,sebelum perusahaan beroperasi disitu,mana ada ribut kayak begitu,kita ini sebenarnya banyak mengalah,penentuan titik koordinat batas wilayah itu pusat dan provinsi yang menentukan, dan pemerintah daerah harus menyaksikan, bukan pada persoalan menyerong atau mengikuti areal perusahaan, itu yang tidak diketahui masyarakat. Masyarakat tidak ada yang dirugikan, kita masih sama-sama diwilayah NKRI, walaupun mereka masuk wilayah Kabupaten Banggai,kita tetap akui,” cetusnya.* heRu
“Tanggal 23 September ini, kami akan ke Palu untuk membicarakan penyelesaian tapal batas yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, ini bukan hanya persoalan tapal batas dengan Morowali tapi juga persoalan dengan Tojo Una-Una terkait wilayah di dataran Bulan,” terang Irpan Poma,Kabag Tapem Kabupaten Banggai,Senin(18/7).
Seperti diberitakan sebelumnya, masyarakat Morowali didaerah perbatasan menuding Kabupaten Banggai ‘merampas’ wilayah mereka dengan memasukan sebagian wilayah Morowali khususnya desa Tambale, ke dalam wilayah Kabupaten Banggai. Sebab tapal batas yang menurut warga seharusnya itu ditarik lurus bukannya menyerong mengikuti areal luasan wilayah perusahaan yang beroperasi.
Irfan mengatakan bila masalah tapal batas yang diklaim Masyarakat Morowali itu lebih disebabkan adanya perusahaan nikel yang beroperasi diperbatasan antara kedua kabupaten tersebut.
“Dulu,sebelum perusahaan beroperasi disitu,mana ada ribut kayak begitu,kita ini sebenarnya banyak mengalah,penentuan titik koordinat batas wilayah itu pusat dan provinsi yang menentukan, dan pemerintah daerah harus menyaksikan, bukan pada persoalan menyerong atau mengikuti areal perusahaan, itu yang tidak diketahui masyarakat. Masyarakat tidak ada yang dirugikan, kita masih sama-sama diwilayah NKRI, walaupun mereka masuk wilayah Kabupaten Banggai,kita tetap akui,” cetusnya.* heRu
