Tumben, DPRD Minta RKPA-SKPD

MEDIA BANGGAI-Luwuk. Tidak biasanya, para anggota DPRD Banggai bersikap tegas saat membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada sidang paripurna penyampaian nota keuangan Perubahan APBD 2012 di kantor DPRD Banggai, Kamis (27/9) kemarin, sikap para anggota DPRD terlihat tegas hingga meminta dokumen RKPA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran Perubahan-Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Dengan alasan agar bisa mencermati dengan maksimal setiap jenis belanja pemerintah daerah, DPRD Banggai meminta agar Pemda menyediakan RKPA-SKPD kepada DPRD, sebagai bahan untuk membahas dokumen rancangan Perubahan APBD 2012 yang siang itu disampaikan nota keuangannya oleh bupati Sofhian Mile.
Sikap tersebut tidak biasaya diperlihatkan oleh para anggota DPRD Banggai selama ini. Biasanya, setelah pembahasan KUA PPAS, sikap para anggota DPRD menjadi lembut dan penuh pengertian. Selama ini, meski tak sesuai prosedur pembahasan, namun dengan alasan dokumen PPAS telah dibahas bersama oleh perwakilan fraksi yang ada, maka tahapan pembahasan dokumen RAPBD-pun dilewati. Bahkan selama ini pula, pandangan umum fraksi-fraksi tidak dipergunakan oleh para politisi itu.
Anehnya, suasana itu tak terlihat dalam sidang paripurna Kamis (27/9) kemarin. Semua fraksi meminta menggunakan pandangan umum yang akan disampaikan hari ini. Dan sebagai bahan pencermatan atas dokumen R-APBD Perubahan tersebut, lembaga perwakilan rakyat itu mendadak merasa penting untuk memiliki dokumen RKA-SKPD sebagai pegangan.
Diluar sidang DPRD, beredar cerita miris bahwa sikap tegas para politisi itu terjadi lantaran ada kepentingan mereka yang tidak terakomodir. Karena kondisi itulah, disebutkan para politisi di lalong akan bersikap kritis dan tegas dalam tahapan pembahasan anggaran nantinya. Kabar lain menyebutkan, untuk merubah sikap para wakil rakyat yang ‘rencananya’ akan bersikap kritis itu, Pemda harus memberikan sejumlah nilai tawaran untuk perubahan sikap. Meskipun dengan nada bersenda gurau, namun ungkapan itu terucap dari salah seorang politisi parlemen lalong.”Wani Piro?” tutur salah satu politisi lalong kemarin, sambil tertawa lebar.
Ketua Dewan Banggai yang dimintai tanggapannya soal permintaan RKA itu mengatakan, langkah itu wajar, sebab dewan ingin melihat secara detail perencanaan program yang dibuat pemerintah. “Tidak ada maksud lain, kami hanya ingin bekerja keras dan melihat detail perencanaan pembangunan,” tuturnya.*gafar/*