MEDIA BANGGAI-Luwuk. Anggota Fraksi PKS DPRD Banggai menuding adanya SKPD tertentu di Kabupaten Banggai yang dianakemaskan, sebab program kerja mereka dalam Rancangan APBD Perubahan sama sekali tak dibahas, sementara program di SKPD lain justru ‘dikuliti’ habis-habisan.
Kepada media ini sesusai proses pembahasan RAPBD Perubahan Jumat petang (28/9) lalu ia mengatakan, SKPD yang dianakemaskan dan tidak dibahas seperti Dinas Dikpora. Padahal kata dia, begitu banyak program dan anggaran patut ditelisik, sebab selama ini tidak berjalan lurus dengan fenomena dilapangan. Ia mencontohkan program pengadaan buku hingga milyaran rupiah, namun anehnya, buku-buku tetap diperjualbelikan oleh guru kepada siswa.
Mestinya kata dia, Dewan Banggai tidak setengah hati dalam membahas RAPBD Perubahan. Model setengah hati kata dia, juga terlihat dari proses pembiaran pada SKPD tertentu yang tidak menyerahkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) padahal dalam paripurna yang dihadiri Bupati Banggai, semua SKPD sudah diminta menyerahkan RKA itu.
“Saya pesimis dengan perbaikan di daerah, karena Dewan Banggai juga membahas RAPBD Perubahan dengan setengah hati dan diskriminatif,” tegasnya.
Menurut dia, SKPD yang tidak dibahas RKA-nya seperti Disdikpora, sudah menjadi sebuah kebiasaan bertahun-tahun. Bahkan saat membahas KUA PPAS beberapa waktu lalu, instansi itu juga tidak disentuh sama sekali.
Hidayat juga menyoroti adanya pola-pola pembahasan tertutup oleh oknum tertentu di Dewan Banggai dengan pimpinan SKPD. Mestinya Dewan Banggai sebagai lembaga yang diisi wakil rakyat, bekerja secara kolektif, dan bukan mengedepankan kerja-kerja individu yang patut diduga membawa misi tertentu untuk kepentingan pribadi.*iskandar
Kepada media ini sesusai proses pembahasan RAPBD Perubahan Jumat petang (28/9) lalu ia mengatakan, SKPD yang dianakemaskan dan tidak dibahas seperti Dinas Dikpora. Padahal kata dia, begitu banyak program dan anggaran patut ditelisik, sebab selama ini tidak berjalan lurus dengan fenomena dilapangan. Ia mencontohkan program pengadaan buku hingga milyaran rupiah, namun anehnya, buku-buku tetap diperjualbelikan oleh guru kepada siswa.
Mestinya kata dia, Dewan Banggai tidak setengah hati dalam membahas RAPBD Perubahan. Model setengah hati kata dia, juga terlihat dari proses pembiaran pada SKPD tertentu yang tidak menyerahkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) padahal dalam paripurna yang dihadiri Bupati Banggai, semua SKPD sudah diminta menyerahkan RKA itu.
“Saya pesimis dengan perbaikan di daerah, karena Dewan Banggai juga membahas RAPBD Perubahan dengan setengah hati dan diskriminatif,” tegasnya.
Menurut dia, SKPD yang tidak dibahas RKA-nya seperti Disdikpora, sudah menjadi sebuah kebiasaan bertahun-tahun. Bahkan saat membahas KUA PPAS beberapa waktu lalu, instansi itu juga tidak disentuh sama sekali.
Hidayat juga menyoroti adanya pola-pola pembahasan tertutup oleh oknum tertentu di Dewan Banggai dengan pimpinan SKPD. Mestinya Dewan Banggai sebagai lembaga yang diisi wakil rakyat, bekerja secara kolektif, dan bukan mengedepankan kerja-kerja individu yang patut diduga membawa misi tertentu untuk kepentingan pribadi.*iskandar
