 |
| Teguh Yuwono |
MEDIA BANGGAI-Luwuk. Komisioner KPU Kabupaten Banggai, Teguh Yuwono mengatakan, lembaga penyelenggara pemilu tidak merasa alergi dengan apapun kritikkan dari publik. Harus dengan lapang dada dalam menerima kritikkan. Bahkan jika perlu diberi ucapan terima kasih kepada publik yang mengkritik KPU.
Penyampaian diplomatis Divisi Teknis, Hubungan Partisipasi Masyarakat Data dan Informatika KPU Kabupaten Banggai ini Kamis (31/1) kemarin dalam rangka menjawab dua pendapat calon komisioner KPU bahwa perlu ada perubahan di internal lembaga tersebut, yang dinilai gagal dalam melaksanakan hajatan politik.
Teguh berujar, pada prinsipnya dalam menyelenggaran sejumlah agenda politik, KPU telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang telah dirumuskan KPU pun sudah teruji dijalur hukum. Itu ditandai dengan kemenangan yang diraih KPU baik pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun di Mahkamah Konstitusi (MK).
Tapi mungkin perspektif masyarakat melihatnya berbeda. Sehingga lahir penilaian seperti itu. Kalaupun masih ada celah dan kekurangan di mata publik, KPU wajib memperbaikinya. “Apapun alasannya kita tidak perlu alergi dengan kritikkan, apalagi harus menyikapi balik dengan tendensius,” terang Teguh.
Bagaimana dengan dua komisioner KPU Kabupaten Banggai yang pada tahun 2010 lalu terkena sanksi pengganti antar waktu (PAW), lantaran dianggap tidak berpegang pada ketentuan? Teguh enggan memberi jawaban kongkrit. Dia berujar sedikit bernada politis, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. *yan
Penyampaian diplomatis Divisi Teknis, Hubungan Partisipasi Masyarakat Data dan Informatika KPU Kabupaten Banggai ini Kamis (31/1) kemarin dalam rangka menjawab dua pendapat calon komisioner KPU bahwa perlu ada perubahan di internal lembaga tersebut, yang dinilai gagal dalam melaksanakan hajatan politik.
Teguh berujar, pada prinsipnya dalam menyelenggaran sejumlah agenda politik, KPU telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang telah dirumuskan KPU pun sudah teruji dijalur hukum. Itu ditandai dengan kemenangan yang diraih KPU baik pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun di Mahkamah Konstitusi (MK).
Tapi mungkin perspektif masyarakat melihatnya berbeda. Sehingga lahir penilaian seperti itu. Kalaupun masih ada celah dan kekurangan di mata publik, KPU wajib memperbaikinya. “Apapun alasannya kita tidak perlu alergi dengan kritikkan, apalagi harus menyikapi balik dengan tendensius,” terang Teguh.
Bagaimana dengan dua komisioner KPU Kabupaten Banggai yang pada tahun 2010 lalu terkena sanksi pengganti antar waktu (PAW), lantaran dianggap tidak berpegang pada ketentuan? Teguh enggan memberi jawaban kongkrit. Dia berujar sedikit bernada politis, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. *yan
